• twitter
  • facebook
  • youtube
enid
Desain Industri

DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu dan hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri.

Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan dinegara asal merupakan tanggal prioritas dinegara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kaliditerima negara lain yang merupakan Anggota Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

Lingkup Desain Industri yang mendapat perlindungan hukum.

Desain Industri yang mendapatkan perlindungan adalah Desain Industri yang baru.

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.

Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

  1. Tanggal penerimaan; atau
  2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di indonesia atau diluar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, apabila Desain Industri tersebut :

  1. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun international di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
  2. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan;
  3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

 

Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penerimaan.

 

Subyek Hak Desain industri

  1. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
  2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
  3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaanya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai luar hubungan dinas.
  4. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjian lain antara kedua pihak.

 

Syarat Mendapat Tanggal Penerimaan

  1. Mengisi Formulir Permohonan
  2. Melampirkan contoh fisik atau gambar, atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya,
  3. Membayar biaya permohonan

Hal ini untuk dapat mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan, yang berlaku sebagai tanggal berlakunya perlindungan atas desain industri tersebut. Namun kekurangnnya harus segera dipenuhi oleh pemohon.

 

Apabila Terdapat Kekurangan Persyaratan

Apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, DJHKI akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar segera memenuhi kekurangan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tersebut tidak dipenuhi, DJHKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

 

 

Dasar pemberian Hak Desain Industri.

Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan.

Hak Pemegang Desain Industri

  1. Hak eksklusif, yaitu hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
  2. Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

 

Pengajuan Permohonan

Permohonan dapat diajukan lebih dari satu desain industri dengan syarat desain-desain tersebut merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Contoh dari satu kesatuan desain industri adalah seperangkat barang misalkan teko, cangkir, gelas, dan toples yang memiliki konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang sama atau memiliki kesamaan bentuk.

 

 

Ketentuan Pidana Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pasal 54

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2)
Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).